Polisi Belum Bertindak, Galian C Diduga Ilegal dan Gunakan BBM Subsidi Pemerintah Bebas Beroperasi di Namorambe ?

NASIONAL KONTRAS

- Redaksi

Minggu, 3 November 2024 - 16:48 WIB

5023 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Namorambe | Polresta Deli Serdang dan Polsek Namorambe sepertinya tidak berdaya menindak lokasi galian c diduga ilegal di Desa Batu Penjemuren dan Nitra di Desa Namo Landur Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang,Provinsi Sumatera Utara.

Pasalnya, Pasir Lau Burah di Desa Bantu Penjemuren yang dikeruk menggunakan alat berat excavator dan dijual, pengorekan di sungai tersebut mengakibatkan aliran sungai menjadi keruh dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Hal yang sama juga dilakukan oleh galian nitra yang mengeruk pasir dan tanah untuk kemudian dijual.

Armada dari kedua galian c tersebut juga sangat meresahkan penguna jalan dan disinyaliar over kapasitas karena kerap berhamburan mengenai pengendara roda dua dan tiga. Pengendara juga kerap mengeluh dan cekcok mulut dengan supir akibat material yang dibawa tidak ditutup dengan baik sehingga berhamburan ke pengendara sepeda motor yang ada di belakang.

Selain itu, Fasilitas jalan aspal di Kecamatan Namorambe dan Medan Johor juga berlubang dan rusak diduga akibat kerap dilalui armada pengangkut material galian c diduga ilegal tersebut.

Lokasi galian c tersebut diduga tidak mengantongi izin operasi dari pemerintah setempat, bahkan alat berat yang mengeruk sungai tersebut menggunakan minyak bbm solar subsidi pemerintah. Sejumlah oknum dari pihak terkait diduga diberikan upeti agar lokasi galian c diduga milik pria berinisial Flip ini berjalan dengan lancar.

Kabar dugaan sesajen yang dijadikan sebagai upeti dari oknum pengusah galian c di Batu Pejemuran Namorambe dan di Desa Namo Landur pun beragam baragam, mulai dari Rp 5.000.000, Rp 10.000.000 dan Rp 30.000.000 untuk setiap bulannya, sesajen pun kabarnya dihidangkan setiap tanggal 20 dan di setiap akhir bulan kepada oknum oknum dari pihak terkait.

Lain lagi dengan oknum oknum yang kerap melakukan pungutan liar bermudus silaturahmi ke lokasi galian c setiap kali melintasi di seputaran lokasi tersebut, Mirisnya, lokasi lokasi tersebut belum pernah ditindak oleh aparat penegak hukum, padahal setiap hari diduga hampir ratusan mobil damtruk pengangkut bahan material keluar masuk.

Seseorang yang menjadi sumber kami mengatakan bahwa, lokasi tersebut sudah saat nya ditindak dan ditutup oleh aparat penegak hukum karena diduga tidak mengantongi izin operasi dan izin resmi dari Pemerintah.

“Kalau menurut dugaan saya, lokasi galian c di Batu Penjemuran itu tidak ada izin nya, lokasi itu sudah saat nya ditindak, yang kami nantikan penindakan dari Polda Sumut dan Polresta Deli Serdang, kami yakin Polsek Namorambe tidak mungkin tidak tau ada galian c di wilayahnya,” ujarnya.

Tidak hanya soal izin resmi dari pemerintah, seorang masyarakat yang menjadi sumber kami pun meminta aparat penegak hukum untuk menangkap pemasok minyak solar subsidi dari pemerintah yang digunakan ke sejumlah alat berat yang beroperasi di galian c ilegal di Namorambe tersebut.

“Bisa dicek di Pertamina, apakah dia ada menggunakan solar industri yang Rp 15.5000/Liter. Penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Lain lagi dia mengelola lokasi galian c tanpa izin kan ada juga tindak pidananya,” tandasnya

Bahkan masyarakat juga menyesalkan aparat penegak hukum dan pemerintah setempat yang sampai saat ini masi membiarkan bernafas lega para pelaku tambang ilegal dan liar di Sumatera Utara khususnya di Deli Sedang, Kecamatan Namorambe dan Pancur Batu.

“Pasal 158 mengatur ‘Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 Miliar. Namun kenyataannya di Wilayah Hukum Polda Sumut dan Polresta Deli Serdang tindakan penambangan tanpa izin masi terus beroperasi sampai saat ini,” bebernya Minggu, 3 November 2024.

Hingga berita ini ditangkan, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Rafael, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang Kompol Rizki Akbar dan Kapolsek Namorambe Akp Ringgas Lubis yang sudah di konfirmasi belum memberikan tangapan terkait hal tersebut. (*)

Berita Terkait

Korban Hamil 2,5 Bulan, Polres Gayo Lues Ringkus Ayah Kandung Pelaku Pemerkosaan Anak Kandung
Lapas Pontianak Disorot Lagi, Napi Tetap Bebas Bermain dengan Modus Lama
Dugaan Penyulingan Tiner Ilegal di Mojokerto: Aparat Diminta Bertindak Tegas
Sat Narkoba Polres Simalungun Berhasil Gagalkan Peredaran 50,78 Gram Sabu dari Tebing Tinggi, Empat Orang Ditangkap
Dalam sepekan Satresnarkoba Polres Gayo Lues berhasil Gagalkan Ratusan Kilogram Ganja Lintas Provinsi
Koptu HB Bantah Punya Lokasi Judi, Pengacara Bebas Ginting : Koptu HB Tidak Terlibat Dalam Kematian Sempurna Pasaribu
Seorang Bocah 8 Tahun Jadi Korban Pencabulan, Pelaku Masih Berkeliaran, Orang Tua Korban Minta Bpk Presiden Tindak Tegas Penegak Hukum di Kota Palu
Diduga Tidak Profesional, Sidang Ditunda, Kajatisu Diminta Segera Evaluasi Posisi Jaksa Ade Meinarni Barus

Berita Terkait

Rabu, 4 Juni 2025 - 19:08 WIB

Kopdes Merah Putih Hampir Rampung PW GPA DKI Menilai Menteri Budi Arie Mempunyai Peran Penting

Rabu, 4 Juni 2025 - 15:25 WIB

PB PMII Bersama APJATI, Mengajak Generasi Z Untuk Bekerja Ke Luar Negeri Melalui Jalur Resmi

Minggu, 1 Juni 2025 - 12:44 WIB

DPP LPPI Minta Semua Pihak Bijak Menilai Tuduhan Mahfud MD yang Dinilai Menyesatkan terhadap Menteri Budi Arie

Senin, 21 April 2025 - 21:50 WIB

EKONOM: DANANTARA UNTUK NEGERI

Sabtu, 19 April 2025 - 04:10 WIB

Ketua Presidium FPII: Larangan Liputan Sidang Adalah Kudeta Terhadap Demokrasi

Rabu, 19 Maret 2025 - 16:15 WIB

Kakanwil BPN Kepri Nurus Sholichin Dampingi Menko AHY, Menteri Iftitah Sulaiman dan Wamen Ossy Dermawan Dalam Penyerahan Sertipikat HM di Rempang Batam

Senin, 17 Februari 2025 - 10:57 WIB

Dilantik Sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat, Sri Haryati: Siap Membangun Hubungan Dan Kerjasama Dengan Stakeholder

Sabtu, 8 Februari 2025 - 20:37 WIB

IKSPI Kera Sakti, Ajak Elemen Masyarakat Jaga Kondusifitas Kamtibmas

Berita Terbaru