DPRK Sarankan Pemerintah Buat Kebijakan untuk Tekan HIV/AIDS di Banda Aceh
Banda Aceh – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi menyarankan pemerintah setempat dan provinsi untuk melahirkan sebuah kebijakan khusus guna menekan angka HIVAIDS yang terus meningkat setiap tahunnya.
Dirinya mengatakan, permasalahan HIV/AIDS di Banda Aceh ini bukan persoalan baru, tetapi sudah menjadi perhatian dari tahun-tahun sebelumnya.
“Sebenarnya, persoalan HIV/AIDS di Banda Aceh masalah lama, karena itu kita berharap pemerintah harus mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menangani masalah ini,” kata Musriadi, Selasa (14/1).
Ia mencontohkan, ketika Covid-19 melanda, pemerintah dapat menanganiya secara baik, tetapi persoalan HIV/AIDS tidak dapat diselesaikan. Untuk itu, diperlukan kebijakan khusus dari pemerintah.
“Kenapa waktu adaa virus Covid-19 lalu bisa ditekan, tetapi terkait HIV/AIDS ini kita merasa kewalahan,” imbuh politikus PAN itu.
Musriadi menuturkan, saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh memang sedang melakukan proses mapping terhadap virus HIV/AIDS tersebut.
Tetapi, permasalahan ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh saja, melainkan juga Pemerintah Aceh mengingat daerah ini merupakan ibu kota provinsi Aceh.
“Tentunya ini tugas bersama untuk mampu menekan angka itu dan memberikan pemahaman serta edukasi, serta regulasi terhadap semua masyarakat. Sehingga kasus ini tidak terus meningkat setiap tahunnya,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, dirinya juga mengusulkan bahwa tes HIV/AIDS harus menjadi salah satu syarat calon pengantin di Banda Aceh sebagai sebagai mendeteksi dan mencegah penyebaran HIV/AIDS.
“Kami usulkan bahwa saat tes pengantin itu harus bebas HIV/AIDS. Dan juga perlu diberikan bimbingan konseling kepada pengantin baru, sehingga nanti bisa membangun tatanan keluarga yang baik dan tentunya bebas HIV/AIDS,” pungkas Musriadi [Fajar].
